www.arahberita.id – Kementerian Sosial (Kemensos) baru-baru ini mengambil langkah untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 60 ribu warga di Kabupaten Lebak, Banten. Langkah ini tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai keberlangsungan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Proses penonaktifan ini berkaitan dengan pemutakhiran data pada sistem, di mana Kepala Dinas Sosial Lebak, Eka Dharmana Putra, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari pengecekan langsung dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Proses Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI di Lebak
Pemberhentian kepesertaan BPJS Kesehatan PBI ini tidak terjadi tanpa alasan. Beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai dasar penonaktifan. Menurut Eka, salah satu alasan utama adalah adanya peserta yang belum terdaftar di DTSEN. Situasi ini bisa terjadi karena kurangnya akses atau informasi yang tepat, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami prosedur pendaftaran dengan benar.
Lebih jauh, adanya perubahan status ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan. Jika seorang peserta telah tergolong dalam kategori mampu, yakni termasuk dalam Desil 5 ke atas, mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Hal ini menunjukkan pentingnya keakuratan data yang harus terus diperbarui untuk mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat dengan tepat.
Strategi Mengatasi Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI
Tidak dapat dielakkan bahwa penonaktifan BPJS PBI ini bisa memengaruhi akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh individu yang terkena dampak. Eka memberikan saran agar masyarakat yang menghadapi masalah ini segera berkoordinasi dengan pemerintah desa mereka.
Usulan pengaktifan kembali dapat diajukan melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Hal ini menunjukkan bahwa ada saluran resmi untuk menanggapi penonaktifan yang telah terjadi, serta memastikan bahwa mereka yang berhak mendapatkan bantuan dapat kembali mendapatkan layanan yang diperlukan.
Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat terjaga dan diperbaiki. Maka dari itu, penting bagi setiap individu untuk memahami mekanisme ini dan bertindak proaktif dalam mengecek status kepesertaan mereka.
