www.arahberita.id – Seorang komisaris dan direktur perusahaan di Cisauk, Kabupaten Tangerang ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang perusahaan. Penangkapan ini berlangsung setelah pihak kepolisian menerima laporan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan dari pemilik perusahaan itu.
Kepala Polsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, mengungkapkan bahwa kedua tersangka, HDF yang menjabat sebagai komisaris dan MLA selaku direktur, menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk judi online. Kasus ini menarik perhatian publik karena memberikan gambaran mengenai kurangnya pengawasan dalam manajemen perusahaan.
Awalnya, pemilik perusahaan curiga terhadap beberapa transaksi yang tidak lazim dalam arus kas. Ia kemudian meminta rekannya dari bagian keuangan, yang dikenal dengan inisial BIK, untuk melakukan audit guna menyelidiki ketidakberesan tersebut.
Pembongkaran Kasus Penggelapan Uang Perusahaan di Tangerang
Ketika audit dilakukan, hasilnya secara signifikan mengagetkan pihak perusahaan. Transaksi yang dicurigai ternyata mengarah kepada penggelapan yang dilakukan oleh HDF dan MLA, dengan total kerugian mencapai Rp 105,6 juta. Hal ini membuktikan bahwa tindakan pengawasan internal sangat penting dalam menjaga integritas keuangan perusahaan.
Menurut keterangan AKP Dhady, aksi penggelapan kedua tersangka berlangsung sejak pertengahan Agustus hingga bulan September 2025. Proses pengambilan uang dilakukan bertahap, membuat sulit bagi pihak manajemen untuk mendeteksi adanya penyimpangan sejak awal.
Penggelapan dilakukan dengan cara yang cukup rapi, di mana HDF mendapatkan akses terhadap kartu ATM perusahaan beserta pin-nya. Keputusan MLA memberikan akses ini memberi kesempatan kepada HDF untuk mengambil uang tanpa sepengetahuan direksi perusahaan.
Metode yang Digunakan Tersangka untuk Mengambil Uang
Melalui cara ini, tersangka HDF melakukan penarikan tunai berulang kali tanpa adanya hambatan. Menurut polisi, tindakan ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan dan manajemen risiko di perusahaan tersebut. Hal ini mengarah pada fakta bahwa pentingnya prosedur yang ketat dalam pengelolaan dana perusahaan sangat diperlukan.
AKP Dhady menjelaskan lebih lanjut bahwa sementara HDF menjadi pihak yang aktif dalam perjudian, MLA tidak sepenuhnya tidak terlibat. Walau tidak terjun langsung dalam aktivitas judi, tindakan AMLA sebagai direktur yang memberikan akses tersebut menjadi pengabaian tanggung jawab yang serius.
Dari investigasi lanjutan, keadaan tersebut mencerminkan adanya masalah sistemik dalam perusahaan yang dimaksud. Keputusan untuk memberikan akses secara sembarangan tanpa adanya prosedur yang jelas dapat berakibat fatal bagi keuangan perusahaan.
Implikasi Hukum bagi Tersangka
Atas perbuatan mereka, kedua tersangka telah dijerat dengan Pasal 374 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penggelapan. Jika terbukti bersalah, mereka dapat menghadapi hukuman penjara maksimal selama lima tahun. Hal ini menegaskan bahwa tindakan penggelapan, meskipun dilakukan secara internal, memiliki konsekuensi hukum yang serius.
Proses hukum ini juga menjadi pengingat bagi perusahaan lain untuk memperkuat prosedur dan kebijakan pengawasan, guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Penting bagi direktur dan komisaris, seperti HDF dan MLA, untuk memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana perusahaan.
Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan kepercayaan dalam manajemen perusahaan. Kegagalan untuk menjaga kedua hal tersebut dapat berakibat pada kerugian finansial dan reputasi yang sulit diperbaiki dalam jangka panjang.