www.arahberita.id – Dedi Iskandar Batubara, seorang anggota Badan Pengkajian MPR RI, mengemukakan pentingnya penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bagian integral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam sebuah diskusi yang difasilitasi oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Dedi menyatakan bahwa kewenangan DPD harus diperluas untuk mencerminkan fungsi legislatif yang lebih efektif.
Diskusi tersebut berlangsung di Ruang Pusat Penyiaran Informasi Parlemen, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 2025. Dedi mengungkapkan bahwa meskipun DPD merupakan hasil dari amandemen UUD 1945, saat ini, peranannya dalam legislasi masih sangat terbatas dan tidak memadai.
Menurutnya, DPD hanya dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah tertentu. Hal tersebut dinilai belum mencerminkan optimalisasi peran DPD sebagai lembaga legislatif yang seharusnya lebih kuat.
Pentingnya Penguatan Kewenangan DPD di Indonesia
Dedi menambahkan, dengan memperkuat kewenangan DPD, maka akan semakin jelas sistem presidensial yang saat ini dianggap terlalu menumpuk di tangan eksekutif. Jika DPD diberikan kewenangan yang lebih luas dalam legislasi, maka representasi dan partisipasi daerah dalam penyelenggaraan negara akan lebih terjamin.
Dia menyatakan bahwa mayoritas anggota DPD berasal dari daerah dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang persoalan lokal. Oleh karena itu, jika DPD diberikan tanggung jawab legislasi terkait daerah, hasil yang dihasilkan akan lebih sesuai dan tepat sasaran.
Namun, selain dorongan untuk melakukan perubahan konstitusi, Dedi juga menawarkan pendekatan alternatif untuk menjaga produktivitas DPD dalam keterbatasan tersebut. Pertama, dia menyarankan agar DPD memperkuat fungsi pengawasan, khususnya dalam pelaksanaan undang-undang dan program pemerintah di daerah.
Langkah-langkah untuk Meningkatkan Efisiensi DPD
Dedi mengusulkan agar DPD lebih aktif dalam memantau pelaksanaan dana transfer pemerintah ke daerah. Fungsi pengawasan ini, menurutnya, sangat penting karena DPD dapat memastikan bahwa semua program pemerintah yang telah diputuskan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kedua, upaya kolaborasi dengan lembaga negara lainnya perlu dioptimalkan agar program yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat terwujud di lapangan. Dengan kolaborasi ini, diharapkan program-program tersebut bisa lebih efektif dan jusitif.
Meskipun DPD mungkin kurang dikenal dibandingkan dengan DPR dalam media, Dedi menekankan pentingnya peran DPD untuk terus melaksanakan tugasnya secara maksimal. Masyarakat harus menyadari bahwa isu-isu daerah yang diperjuangkan DPD sangat vital untuk demokrasi, meski terkadang dianggap normatif.
Peran DPD dalam Meningkatkan Demokrasi Indonesia
Sebagai lembaga legislatif, DPD berperan penting dalam menyuarakan aspirasi daerah ke tingkat nasional. Dedi percaya bahwa dengan meningkatnya pengetahuan publik tentang keberadaan dan peran DPD, dukungan terhadap lembaga ini juga akan meningkat, sehingga mempengaruhi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Dengan penguatan struktur kelembagaan dan otoritas, DPD bisa menjadi mitra yang lebih kuat bagi pemerintahan dalam mengatasi permasalahan yang ada di tingkat lokal. Hal ini akan berkontribusi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis.
Upaya penguatan DPD ini bukan hanya untuk kepentingan lembaga, tetapi lebih kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dedi optimis bahwa dengan kerja sama antar lembaga, isu-isu yang ada dapat diurai dengan lebih efektif dan tepat guna.
Dalam pandangannya, Dedi menjelaskan bahwa untuk memastikan semua program pemerintah terlaksana dengan baik di daerah, pengawasan yang ketat merupakan hal yang krusial. Ini akan membuat DPD lebih relevan dan berdampak positif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Secara keseluruhan, Dedi Iskandar Batubara menegaskan bahwa penguatan peran DPD akan membawa perubahan signifikan dalam arah pembangunan legislatif di Indonesia. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung peran DPD sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem demokrasi yang lebih baik.