www.arahberita.id – Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat dalam proses pengurusan izin usaha. Ia menyatakan bahwa kepala dinas yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut tidak akan segan-segan dipecat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasbi saat membuka acara Gemuruh Lebak Ruhay di Rangkasbitung. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Secara khusus, Hasbi menyoroti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai instansi yang akan diawasi ketat. Ia meminta agar masyarakat melapor langsung padanya jika menemukan adanya pungli oleh petugas di lapangan.
Dengan tegas, Hasbi menyebutkan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri. Ia berharap melalui langkah tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kembali terbangun.
Hasbi juga mengingatkan kepada seluruh pejabat bahwa jabatan yang mereka emban adalah amanah. Menurutnya, jabatan bukanlah hak, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan sebaik mungkin.
“Gunakan jabatan untuk kebaikan dan keberkahan,” ujarnya, menyerukan kepada para pegawai untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Pesannya ini diharapkan menjadi penguat moral bagi para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
Langkah Kongkret dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Lebak
Dalam acara Gemuruh Lebak Ruhay, pemerintah daerah berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis pelayanan yang tersedia. Hasbi menjelaskan bahwa berbagai layanan akan dihadirkan langsung kepada masyarakat untuk mempercepat proses administrasi.
Melalui inisiatif ini, tujuan utama adalah untuk mengecilkan lapangan praktik pungli yang selama ini meresahkan masyarakat. Dengan modus pelayanan yang lebih transparan, beliau berharap dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengurus perizinan usaha mereka.
“Insya Allah, beberapa layanan dari pemerintah daerah dan kecamatan siap hadir untuk masyarakat,” katanya penuh harapan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bertanya secara langsung mengenai pengelolaan dana desa dan layanan lainnya.
Aktivitas seperti ini diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai program yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, diharapkan pula agar informasi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya.
Dengan adanya acara edukasi seperti ini, Hasbi berharap keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan dapat meningkat. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menjaga komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat.
Peran Kepala Dinas dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peran kepala dinas sangat krusial dalam memastikan pelayanan yang efisien dan transparan. Hasbi mengingatkan para kepala dinas untuk meningkatkan integritas dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas.
“Kami harapkan mereka tidak hanya memahami aturan, tapi juga menjadikannya sebagai prinsip dalam melayani masyarakat,” tambahnya. Integritas menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.
Pihaknya juga memberikan dorongan kepada semua pegawai untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan responsif. Dengan begitu, masyarakat akan lebih merasa nyaman dalam mengajukan permohonan dan mengikuti prosedur yang ada.
Hasbi percaya bahwa jika setiap kepala dinas mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan, maka akan tercipta lingkungan kerja yang lebih baik. Ini akan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
Dalam jangka panjang, upaya ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai pengayom. Keberadaan kepala dinas yang bertanggung jawab dan berintegritas menjadi harapan untuk memperbaiki wajah pelayanan publik.
Membangun Kepercayaan masyarakat Melalui Transparansi dan Akuntabilitas
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah membangun kepercayaan masyarakat. Hasbi meyakini bahwa transparansi dalam setiap langkah administrasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan percaya saat mengurus perizinan,” jelasnya. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan akuntabel, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai program.
Kampanye pemberantasan pungutan liar ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Melalui pendidikan kepada masyarakat, diharapkan kesadaran ini dapat tumbuh dan berkembang.
Sebagai bagian dari misi ini, pemerintah daerah akan terus menggencarkan program-program yang mengarah pada peningkatan layanan publik. Semua ini bertujuan untuk menjadikan Lebak sebagai daerah yang lebih baik bagi semua warganya.
Dengan dukungan penuh dari masyarakat, Hasbi yakin semua program akan berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat.