www.arahberita.id – Menjelang akhir tahun 2025, terjadi insiden menarik yang melibatkan Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang. Pada Senin, 15 Desember, pukul 11.00 WIB, kantor tersebut menerima kiriman bunga yang menyiratkan kritik kepada pelayanan yang dianggap tidak tepat.
Bunga tersebut dikirim oleh sejumlah elemen masyarakat yang merasa kecewa dengan proses pelayanan yang mereka alami. Isinya tidak hanya sekedar hiasan, tetapi merupakan ungkapan protes terhadap manajemen dan prosedur yang ada di lembaga tersebut.
Pesan yang tertulis di karangan bunga itu mencerminkan ketidakpuasan warga, termasuk ungkapan, “Demi keadilan: Copot Kasi PHP (Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran)”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak sabar lagi menunggu perbaikan yang dijanjikan.
Anehnya, karangan bunga tersebut hanya bertahan kurang dari dua jam di halaman kantor BPN. Diduga, pihak BPN segera menyingkirkannya untuk menghindari penampilan publik yang buruk akibat kritik tersebut.
“Kantor BPN ini, anti kritik dan pelayanannya lambat serta diskriminatif,” tegas Erik Setiadi, salah satu pengirim. Dia meminta agar kepala kantor yang baru, Febri Effendi, mengambil tindakan tegas terhadap Kasi PHP jika perlu dipecat.
Erik menjelaskan bahwa pengajuan berkas untuk penetapan hak atas tanah di Kecamatan Sepatan Timur telah dilakukan hampir setahun lalu. Namun, hingga saat ini, prosesnya belum juga selesai.
Pada 29 September lalu, Erik dan rekan-rekannya sudah pernah menyampaikan keluhan serupa, di mana saat itu pihak BPN berjanji akan meningkatkan pelayanan. Namun, realitasnya justru sebaliknya, kualitas pelayanan justru semakin menurun.
Ini membuat Erik dan masyarakat yang lainnya berusaha kembali menyampaikan suara mereka dengan karangan bunga yang mengingatkan pemerintah untuk tidak menyalahi janji. “Kami butuh bukti, bukan sekedar janji,” tambahnya.
Diskriminasi dalam pelayanan yang dihadapi Erik juga diakui oleh warga lainnya, seperti Rohim Matullah. Dia menilai bahwa banyak drama dalam pelayanan yang membuat masyarakat terjebak dalam ketidakpastian proses dokumen pertanahan.
“Jika pelayanan dan berkas kami terus dibiarkan, kami akan berencana untuk melakukan demonstrasi,” ungkapnya, menandakan frustrasi yang mendalam terhadap proses yang berbelit-belit ini.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPN mengenai penghilangan karangan bunga tersebut. Petugas yang berjaga di lokasi hanya menyatakan bahwa mereka sedang berkoordinasi untuk mengatasi isu ini.
Ekspektasi Masyarakat Terhadap Layanan Publik yang Lebih Baik
Segmentasi keluhan masyarakat terhadap layanan publik menjadi sorotan penting yang perlu dicermati. Banyak warga yang merasa bahwa layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka, terutama dalam aspek ketepatan waktu dan transparansi.
Adanya kekecewaan ini bukanlah hal baru. Sudah banyak investigasi dan laporan yang menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memberikan kritik adalah langkah yang sangat positif.
Namun, tindakan menyingkirkan tanda kritik, seperti karangan bunga, justru menciptakan gambaran sebaliknya. Seharusnya, kritik dilihat sebagai masukan yang dapat membantu instansi untuk memperbaiki diri, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari.
Para pejabat perlu menyadari bahwa transparansi dalam pelayanan dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat merasa didengarkan, mereka lebih mungkin untuk memberikan dukungan, daripada mengkritik.
Dengan kata lain, komunikasi dua arah sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Harapan masyarakat adalah agar feedback yang mereka berikan dapat direspons dengan serius, bukan diabaikan begitu saja.
Peran Kritik dalam Mendorong Perbaikan Layanan Publik
Pentingnya kritik dalam mendorong perbaikan layanan publik tidak bisa diabaikan. Kritik yang membangun mampu memberikan perspektif baru yang berpotensi membantu instansi publik dalam memperbaiki diri.
Misalnya, masukan dari masyarakat mengenai pengalamannya dalam berurusan dengan BPN bisa menjadi acuan nyata untuk melakukan evaluasi. Dengan cara ini, instansi bisa melihat area mana yang perlu diperbaiki lebih lanjut.
Melalui dialog terbuka, masyarakat juga dapat merasa sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Keberadaan mereka menjadi penting dalam menentukan arah dan kebijakan pelayanan publik yang lebih baik ke depannya.
Ketika kritik diperlakukan dengan serius, maka akan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, inisiatif dan ide dari masyarakat bisa menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan nyata yang lebih efektif.
Tentu saja, dalam konteks ini, pemerintah harus siap menerima masukan—baik positif maupun negatif—tanpa merasa terancam. Sebaliknya, kritik harus dianggap sebagai peluang untuk berkembang dan menjadikan layanan publik lebih baik.
Memperoleh Kembali Kepercayaan Masyarakat Melalui Transparansi dan Tindakan Nyata
Agar program layanan publik dapat efektif, maka transparansi harus menjadi fondasi utama. Masyarakat ingin tahu bagaimana berkas mereka diproses dan berapa lama waktu yang diperlukan.
Keterbukaan informasi mengenai prosedur dan status berkas akan mengurangi spekulasi dan kekhawatiran yang sering muncul. Dengan memberikan akses yang jelas, instansi akan mampu mengelola ekspektasi masyarakat dengan lebih baik.
Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang relevan. Forum komunikasi antara pemerintah dan warga bisa jadi salah satu cara untuk menjembatani proses ini.
Tindakan nyata dari pemerintah dalam menanggapi setiap masukan, baik melalui penyuluhan atau perubahan kebijakan, akan menciptakan kembali kepercayaan. Sungguh, kepercayaan adalah aset bagi instansi pemerintah untuk berfungsi secara efektif.
Dengan demikian, jika pemerintah mampu mendengarkan keluhan publik dan melakukan perubahan yang diharapkan, langkah tersebut merupakan langkah maju dalam menciptakan pelayanan yang lebih baik dan lebih responsif.