www.arahberita.id – Pada tanggal 13 Januari 2026, sebuah aksi damai diadakan oleh Aliansi Kediri Raya (AKAR/Sedulur Kediri) di depan Balai Desa Keling, Kabupaten Kediri. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut penyelesaian atas dugaan penyelewengan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 yang berlangsung di Desa Keling.
Aksi ini dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, di mana peserta menggunakan kendaraan roda empat yang membawa perangkat sound system. Sekitar 25 orang peserta demonstrasi juga hadir menggunakan kendaraan pribadi untuk mendukung aksi tersebut.
Sebelum orasi dimulai, kegiatan diawali dengan ritual bakar dupa dan sesaji cok bakal yang dipimpin oleh Ketua DPC Kediri Raya LGSAI, Siswanto. Suasana semakin semarak ketika Siti Isminah, Ketua LSM Srikandi, menyampaikan orasi pertama yang diikuti oleh Ketua LSM FKKM, Elok Bambang Wahyudi.
Aksi Damai dan Tuntutan Masyarakat Desa Keling
Dalam orasi yang disampaikan, para koordinator aksi mencorongkan suara mereka untuk menyoroti berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan Program PTSL. Temuan pertama yang disampaikan adalah mengenai pungutan biaya pengurusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Aliansi Kediri Raya menegaskan bahwa sesuai Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, biaya untuk pengurusan PTSL seharusnya ditetapkan sebesar Rp150.000 per bidang. Namun, dugaan kuat muncul bahwa Panitia PTSL Desa Keling memungut biaya sebanyak Rp600.000 setiap bidang yang diajukan, jauh lebih tinggi dari ketetapan seharusnya.
Sekaligus dengan itu, aksi damai ini juga menyoroti adanya penggantian panitia PTSL yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional. Hal ini menambah kekhawatiran masyarakat akan adanya penyimpangan yang lebih besar dalam program ini.
Dalam Proses Pengajuan PTSL, Masyarakat Terancam Rugi
Selama aksi berlangsung, beberapa peserta menyampaikan pengalamannya saat mengajukan PTSL. Terdapat kasus di mana berkas dan biaya pengurusan yang dikembalikan kepada pemohon tidak sesuai dengan harapan.
Dari total biaya yang dipungut sebesar Rp600.000, masyarakat hanya mendapatkan kembali Rp450.000, meninggalkan selisih Rp150.000 yang dianggap tidak wajar. Hal ini membuat banyak warga merasa dirugikan dan dimanfaatkan oleh oknum panitia.
Kendati pengurus PTSL sebelumnya menjanjikan proses yang transparan, kenyataannya justru sebaliknya. Rasa ketidakpuasan ini mendorong masyarakat semakin meragukan integritas program PTSL yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi mereka dalam kepemilikan tanah.
Pengamanan dan Keamanan Selama Aksi Dilaksanakan
Dalam menjalankan aksi damai, aparat gabungan dari berbagai unsur keamanan mengerahkan sekitar 40 personel untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pengamanan ini dilakukan berdasarkan pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian, memastikan bahwa aksi tersebut berjalan dengan aman.
Seluruh peserta aksipun menunjukkan sikap damai tanpa ada insiden yang berarti. Meskipun tidak ada mediasi antara peserta unjuk rasa dan pemerintah desa, suasana tetap terkendali hingga aksi berakhir.
Ketua LSM Srikandi, Siti Isminah, menegaskan saat orasi terakhir bahwa dugaan penyelewengan yang ditemukan akan dibawa ke ranah hukum. Mereka merasa perlu untuk menindaklanjuti masalah ini dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dalam kasus tindak pidana korupsi.