Pemerintah Provinsi Banten tengah menyusun rencana penyertaan modal lanjutan untuk Bank Banten, kali ini dalam bentuk aset fisik seperti tanah dan bangunan. Langkah ini diambil untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun yang ditetapkan oleh OJK.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, di mana penyertaan non-tunai diharapkan dapat menjaga efisiensi anggaran daerah tanpa memberikan tekanan langsung terhadap APBD.
Pentingnya Penyertaan Modal Non-Tunai
Penyertaan modal dalam bentuk aset fisik memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah efisiensi fiskal, di mana pemerintah bisa memaksimalkan aset yang saat ini belum produktif. Dengan memanfaatkan tanah dan bangunan sebagai modal, Pemprov Banten tidak perlu mengeluarkan dana tunai yang bisa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Dengan penyertaan ini, diharapkan Bank Banten dapat segera memenuhi standar modal yang ditetapkan. Andra menjelaskan bahwa saat ini total penyertaan modal yang telah disetorkan baru mencapai Rp2,1 triliun. Namun, jumlah ini belum sepenuhnya masuk ke dalam perhitungan modal inti karena sebagian dana telah digunakan untuk operasional. Oleh karena itu, langkah ini sangat krusial untuk memaksimalkan pemanfaatan aset.
Strategi Optimisasi Aset untuk Kemandirian Keuangan
Strategi penyertaan modal ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan OJK, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat posisi Bank Banten sebagai lembaga keuangan daerah. Andra menekankan pentingnya kajian menyeluruh sebelum pengambilan keputusan ini, melibatkan BUMD dan tenaga profesional untuk mengevaluasi potensi keuntungan dan risiko yang mungkin muncul.
“Kami telah melakukan analisis bisnis yang cermat, termasuk proyeksi pendapatan dan kontribusi terhadap anggaran melalui dividen,” paparnya. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil tidak hanya berlandaskan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga visi jangka panjang yang berkelanjutan. Penyertaan modal yang dilakukan secara bertahap dan terukur juga menjadi bagian dari pendekatan ini, memungkinkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi kas daerah dan program prioritas yang harus dijalankan.
Sebagai penutup, pemerintah Provinsi Banten menunjukkan komitmennya untuk memaksimalkan nilai aset dan memastikan setiap penyertaan modal dilakukan dengan analisis yang objektif. Dengan strategi ini, Andra berharap Bank Banten tidak hanya bisa memenuhi ketentuan modal minimum tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan provinsi.
