www.arahberita.id – Kekosongan jabatan Direktur Operasional di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Niaga Kertaraharja telah menjadi perhatian penting di Kabupaten Tangerang. Sejak Juli 2025, tidak adanya figur terpimpin di posisi strategis ini menjadi cerminan luasnya masalah dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pemerintah Daerah tampak lambat dalam memberikan respons dan tindakan yang diperlukan terhadap kekosongan ini. Hal ini menunjukkan minimnya komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam sektor pengelolaan pasar tradisional yang vital bagi banyak warga.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Tangerang, Hugo S Franata, menyatakan bahwa ketidakadanya sosok yang kompeten di PNKR berpengaruh besar pada kinerja perusahaan dan juga pada tingkat kepercayaan masyarakat. Ketidakhadiran pemimpin yang diwajibkan secara hukum berdampak pada pengelolaan yang kurang optimal.
“Kekosongan posisi ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga soal kepemimpinan dan keberpihakan Pemkab terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi kecil di pasar,” ujarnya. Hal ini semakin jelas dengan munculnya gejolak sosial di berbagai titik, termasuk di Pasar Sentiong.
Tanpa adanya pimpinan operasional yang kuat, potensi ribut dan konflik di lapangan akan terus ada. Hugo juga menyatakan bahwa perhatiannya terhadap masyarakat seharusnya lebih terlihat dalam tindakan Sekretaris Daerah, Soma Atmaja, yang hingga kini belum menunjukkan inisiatif signifikan dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Direktur Utama PNKR, Finni Widiyanti, dituntut untuk melakukan evaluasi internal demi memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan. “Pengelolaan pasar memang kompleks, namun diperlukan langkah-langkah yang lebih inovatif agar tidak menimbulkan asumsi negatif di masyarakat,” kata Hugo.
Berdasarkan hal itu, masyarakat pedagang pasar meminta kejelasan dan kepastian tentang pengelolaan lingkungan usaha mereka. Pasar tradisional merupakan nadi ekonomi yang menopang ratusan bahkan ribuan keluarga. Ketika segala sesuatunya tidak dikelola dengan baik, dampak pertamanya akan dirasakan oleh para pedagang kecil.
Lebih jauh lagi, kekosongan kepemimpinan di Perumda PNKR mengakibatkan perlambatan perbaikan fasilitas, respons yang minim terhadap keluhan pedagang, dan ketidakpuasan dalam menangani konflik di antara stakeholders. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang merugikan semua pihak.
Mengapa Keberadaan Direktur Operasional Sangat Penting?
Pentingnya posisi Direktur Operasional tak bisa diabaikan, karena jabatan ini memiliki peran sentral dalam pengelolaan pasar. Tanpa sosok yang berkompeten di posisi ini, kinerja layanan publik akan melambat dan pelayanan terhadap masyarakat dapat terabaikan.
Kekosongan jabatan ini juga mengakibatkan hilangnya arah strategis bagi pengembangan pasar. Ini berdampak langsung terhadap upaya perbaikan layanan serta penguatan ekonomi lokal yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menyadari bahwa pasar adalah simbol perekonomian rakyat. Menunda pengisian jabatan ini berarti membiarkan rakyat kecil terus berjuang dalam ketidakpastian, yang pada akhirnya bisa menimbulkan berbagai masalah baru di masyarakat.
Sebagai langkah awal, DPRD Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa seleksi terbuka untuk posisi Direktur Operasional harus segera dilakukan. Proses seleksi ini tidak hanya harus cepat, tetapi juga harus dilaksanakan dengan aspek transparansi agar bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik
Berbagai faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah kebijakan pemimpin yang tidak berkesinambungan yang dapat mengganggu operasional di lapangan. Stagnasi dalam kepemimpinan akan memengaruhi semua aspek terkait.
Keberlangsungan pelayanan publik dan pengelolaan pasar tradisional sangat bergantung pada keputusan cepat Pemkab. Jika jabatan ini terus dibiarkan kosong, maka akan muncul ketimpangan kebijakan yang merugikan banyak pihak, terutama masyarakat kecil.
Ketidakpastian dalam pengelolaan pasar tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada kualitas layanan yang seharusnya diterima masyarakat. Hal ini menciptakan rasa tidak puas di kalangan pedagang yang membutuhkan kepastian dan kejelasan untuk menjalankan usaha mereka.
Menyadari hal ini, masyarakat Kabupaten Tangerang mengharapkan agar proses seleksi berjalan dengan baik dan bebas dari praktik nepotisme atau intervensi politik yang hanya akan merugikan semua pihak. Komitmen untuk menghadirkan pejabat yang profesional dan berintegritas harus menjadi prioritas.
Pentingnya Transparansi dalam Proses Seleksi
Transparansi adalah kunci penting dalam proses seleksi untuk mengisi jabatan strategis di Perumda PNKR. Dengan adanya proses yang terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terbangun, dan berbagai asumsi negatif dapat dihindari.
Rakyat menuntut agar tidak ada proses yang bersifat tertutup. Sebaliknya, mereka berharap agar seleksi dilakukan dengan prinsip yang adil, sebagaimana mestinya untuk meraih figur pemimpin yang berkualitas. Publik tidak ingin lagi praktik rekrutmen yang terkesan sembunyi-sembunyi.
Jika proses ini tidak dilaksanakan dengan baik, bisa jadi kepercayaan publik akan semakin menurun. DPRD harus berperan aktif dalam memastikan bahwa semua calon yang diusulkan memenuhi kriteria dan layak untuk menduduki jabatan tersebut.
Semua pihak diharapkan untuk berkomitmen dalam membantu menyelesaikan persoalan di Perumda. Agar ke depan, jabatan penting ini diisi oleh orang-orang yang benar-benar paham dan berkomitmen untuk bekerja bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.