www.arahberita.id – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya perluasan akses keuangan berkeadilan di daerahnya. Hal ini ditujukan untuk mengatasi praktik pinjaman online yang ilegal, rentenir, dan bank emok yang merugikan masyarakat.
“Kami berharap bahwa akses keuangan di Provinsi Banten dapat merata, yang pada gilirannya akan menumbuhkan ekonomi lokal,” ungkap Andra Soni dalam sebuah pernyataan resmi di Kota Serang. Ia menyampaikan hal ini setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (RAKOR TPAKD) di Jakarta.
Menurut Andra, peningkatan akses keuangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan cara ini, diharapkan mereka tidak bergantung pada sumber pembiayaan yang tidak sehat.
Pemerintah daerah, kata Andra, berkomitmen untuk menekan penyebaran pinjaman online ilegal, serta mendukung usaha masyarakat untuk mencapai kemandirian finansial. Hal ini sejalan dengan penguatan literasi dan inklusi keuangan yang memang menjadi fokus utama saat ini.
Lebih lanjut, Andra juga memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang Selatan yang telah berhasil mendapatkan nominasi sebagai daerah dengan percepatan akses keuangan terbaik. Capaian ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam meningkatkan literasi dan akses keuangan berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi.
Upaya Memperkuat Akses Keuangan untuk Masyarakat
Rakornas TPAKD 2025 menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa program TPAKD adalah langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan.
Melalui TPAKD, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat mengakses pembiayaan dengan lebih mudah. Ini sangat penting untuk menghindarkan mereka dari jeratan rentenir yang hanya memperburuk kondisi ekonomi mereka.
Lebih jauh, program ini mendukung inisiatif satu keluarga satu rekening serta satu pelajar satu rekening. Ini akan memastikan bahwa setiap individu dan keluarga memiliki akses reguler terhadap layanan keuangan yang aman dan terjangkau.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga sangatlah penting. Para kepala daerah diharapkan memanfaatkan TPAKD untuk mendorong penguatan ekonomi daerah mereka.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam laporannya menyebutkan bahwa pada tahun 2024, pertumbuhan kredit UMKM diharapkan mencapai 1,3 persen. Ia menyatakan bahwa perluasan akses pembiayaan yang diiringi dengan peningkatan literasi keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Strategi Mengedukasi Masyarakat tentang Keuangan
Pendidikan keuangan menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tetapi juga untuk meminimalisir risiko terjebak dalam pinjaman ilegal.
Melalui program-program edukasi, masyarakat akan lebih memahami pilihan-pilihan pembiayaan yang tersedia. Dengan begitu, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bijaksana terkait penggunaan layanan keuangan.
Penguatan literasi finansial juga akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menggunakan layanan perbankan. Hal ini penting agar mereka tidak lagi bergantung pada praktik-praktik rentenir yang merugikan.
Pelatihan dan workshop merupakan bentuk nyata dari upaya ini. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat langsung belajar tentang cara mengelola keuangan, membuat anggaran, dan mengenali produk keuangan yang tepat.
Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik mengenai finansial diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. Ini sekaligus akan mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan yang tidak resmi.
Peran TPAKD dalam Mendorong Ekonomi Daerah
TPAKD kini telah terbentuk di lebih dari 500 kabupaten dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.
Program ini memberikan dukungan bagi usaha lokal agar dapat mengakses pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau. Hal ini akan membantu pengusaha dalam mengembangkan usaha mereka tanpa harus terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi.
TPAKD juga menggalang kerjasama antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi ini penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam memperkuat perekonomian daerah.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan adanya inovasi dalam produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan aman.
Akhirnya, harapan besar ada pada TPAKD untuk menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir. Dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memperkuat perekonomian lokal.