www.arahberita.id – Kepala Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, Ali Makbud, belum memenuhi janjinya untuk mencabut laporan polisi yang mencakup 12 warganya. Hal ini menyebabkan situasi hukum yang berkepanjangan bagi masyarakat, di mana mereka sekarang berstatus sebagai tersangka dalam perkara yang berlarut-larut.
Salah satu warga yang terkena dampak, Uci Sanusi, menyatakan bahwa tidak ada komunikasi dari Ali Makbud terkait perkembangan kasusnya. Bahkan, ia belum menerima Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari pihak berwenang hingga saat ini.
“Hingga sekarang belum ada kabar apa pun dari Pak Ali (Kades-pelapor). Surat SP3 pun belum sampai kepada saya,” ungkap Uci saat dihubungi untuk konfirmasi kondisi terkini, Sabtu (1/11/2025).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Tangerang yang berlangsung dua pekan lalu memperlihatkan janji Ali Makbud untuk mencabut laporannya tersebut. Hal ini disaksikan oleh sejumlah pejabat, termasuk anggota DPRD dan perwakilan dari berbagai departemen terkait.
RDP ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPRD, yang berfokus pada pemerintahan dan desa, serta beberapa pejabat lainnya. Interaksi tersebut tampaknya memberikan harapan bagi warga, tetapi kenyataannya tetap jauh dari harapan yang diinginkan.
Laporan yang dilayangkan Ali Makbud, bernomor LP/B/274/VI/2023/SPKT. SAT. Reskrim/Polresta Tangerang/Polda Banten, dibuat pada 25 Juni 2023. Dalam laporannya, ia menuduh 12 warganya telah melakukan pelanggaran Pasal 385 dan 167 KUHP terkait dengan penyerobotan lahan yang dianggap sebagai aset pemerintah desa.
Namun, warga bersikeras bahwa mereka telah menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut secara turun-temurun, bahkan ada yang telah tinggal di sana lebih dari 50 tahun. Lahan yang kini menjadi sengketa disebut-sebut akan disewakan kepada pengembang, meskipun proyek tersebut terhenti karena belum mendapatkan izin yang diperlukan.
“Dalam RDP di dewan, kami menunjukkan bukti bahwa tanah milik desa tercatat di persil D 35. Sementara lahan yang kami tempati, yang kini disengketakan, berada di persil D 5 dan D 7,” jelas Uci, merujuk pada peta yang menunjukkan posisi lahan.
Ali Makbud, saat menjawab berbagai pertanyaan terkait situasi ini, mengakui bahwa ia belum mencabut laporan tersebut. “Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan dengan warga,” katanya singkat ketika dikonfirmasi pada Kamis (29/10).
Alasan di Balik Laporan dan Sengketa Lahan yang Terjadi
Perselisihan lahan sering kali dipicu oleh ketidaksesuaian antara kepentingan individu dan rencana pemerintah. Kasus di Cikupa ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan lokal dapat memicu ketidakadilan bagi warga yang merasa berhak atas tempat tinggal mereka.
Klaim oleh Kepala Desa terkait kepemilikan lahan menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan cara penegakan hukum di tingkat lokal. Ketika warga menggunakan lahan yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun, mereka merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan oleh otoritas setempat.
Penting untuk dicatat bahwa hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sangat kompleks. Warga sering kali merasa terpinggirkan, terutama ketika keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka diambil tanpa partisipasi yang memadai.
Rapat dengar pendapat menjadi salah satu ruang di mana suara warga bisa disampaikan, namun hasilnya masih sering kali berpihak pada kepentingan pemimpin lokal. Permintaan akan transparansi dalam pembuatan keputusan dan dialog yang lebih mendalam sangat diperlukan agar konflik semacam ini bisa diminimalisir.
Proses hukum yang berlarut-larut ini juga membuat kondisi mental warga semakin tertekan, di mana mereka harus berhadapan dengan ketidakpastian. Solusi damai melalui negosiasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar, namun kesepakatan yang diinginkan belum tercapai hingga saat ini.
Dampak Terhadap Komunitas dan Lingkungan Sosial
Perkara hukum yang berkepanjangan menciptakan dampak signifikan terhadap komunitas di Cikupa. Generasi yang lebih muda melihat ketidakpastian sebagai tantangan, yang dapat merusak kepercayaan mereka terhadap institusi pemerintah.
Ketika warga merasa tidak aman terkait status lahan tempat mereka tinggal, hal ini dapat menyebabkan migrasi dan pekarangan terabaikan. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat memengaruhi perekonomian lokal dan jaringan sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.
Warga yang seharusnya bekerja sama untuk membangun lingkungan yang lebih baik, justru terpecah oleh konflik yang tidak perlu. Keberadaan sengketa seperti ini juga dapat memengaruhi hubungan antarsesama warga di desa, menciptakan ketegangan di antara mereka.
Penting bagi semua pihak untuk menyadari pilihan yang ada dan bagaimana setiap keputusan dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat harus diperkuat melalui pendidikan dan advokasi agar dapat menjadi partisipan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Ketidakpuasan yang terus berlanjut dapat menyebabkan protes atau bahkan peningkatan konflik sosial, yang tentunya bukan solusi yang diinginkan oleh siapa pun. Oleh karena itu, dialog yang terbuka dan jujur antara pemerintah desa dan warga sangat diperlukan agar persepsi negatif terhadap pemerintah dapat diperbaiki.
Solusi yang Dapat Diambil untuk Mengatasi Konflik Ini
Mencari solusi bagi sengketa lahan di Cikupa harus melibatkan pendekatan berbasis komunitas yang inklusif. Hal ini termasuk peran aktif dari berbagai macam pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah.
Dialog antara pihak-pihak yang bersengketa perlu dikelola secara profesional agar dapat mencapai kesepakatan. Sesi mediasi dapat dijadikan wadah untuk menjembatani kepentingan masing-masing pihak.
Pengembangan kebijakan yang lebih adil dan transparan mengenai penggunaan lahan harus dilakukan untuk mencegah sengketa di masa depan. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang berpihak kepada masyarakat harus menjadi fokus utama agar hak-hak warga terlindungi dengan baik.
Pendidikan mengenai hak-hak atas tanah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan juga dapat membantu warga memahami situasi dan melibatkan diri dalam proses perbaikan. Ini semua guna memastikan bahwa konflik lahan tidak terulang di masa yang akan datang.
Akhirnya, cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang harmonis di Cikupa memerlukan kerjasama semua pihak. Dengan adanya pendekatan yang konstruktif, bukan tidak mungkin permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik dan damai.