Sejak tahun 2017, sebuah kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai Pemuda Pancasila telah mengambil alih lahan parkir di Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan. Permasalahan ini menjadi sorotan publik karena berlangsung lama, bahkan sebelum lelang pengelolaan jasa parkir kendaraan bermotor dilakukan.
Sebelum proses lelang berlangsung, mereka sudah lebih dulu menguasai area tersebut tanpa adanya retribusi yang jelas. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, Ika, dalam bincang-bincang yang dilakukan pada Jumat malam. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana bisa hal ini dibiarkan bertahan begitu lama?
Pihak Berwenang dan Pengelolaan Lahan Parkir
Laiknya aset daerah, lahan parkir RSU Tangsel seharusnya dikelola untuk kepentingan publik. Namun, pihak manajemen rumah sakit diketahui telah beberapa kali melaksanakan lelang untuk pengelolaan jasa parkir, dan sayangnya, semua usaha tersebut berujung pada kegagalan. Ini menandakan adanya sebuah masalah serius yang perlu diatasi oleh pihak-pihak terkait.
Ika menekankan bahwa mereka sudah berupaya menegur pihak-pihak yang tidak mengikuti ketentuan setelah ada pemenang lelang. Kerja sama antara Dinas Perhubungan, RSU, Satpol PP, dan kepolisian sudah terjalin guna menertibkan situasi ini. Namun, tindakan tersebut tampaknya tidak memberi efek jera, mengingat ada penguasaan lahan parkir yang terus berlangsung meski ada peneguran pihak berwenang.
Proses Lelang dan Regulasi yang Mengatur
Dalam konteks lelang, terdapat aturan yang perlu ditaati, termasuk cara menghitung total nilai satuan ruang parkir sebelum lahan tersebut dilelang. Penilaian biasanya dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibentuk pemerintah untuk mengevaluasi aset daerah. Informasi ini penting, mengingat transparansi dalam proses lelang sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Sejak 2023, PT Bangsawan Cyberindo Indonesia terpilih sebagai pemenang lelang untuk pengelolaan parkir di RSU Tangsel. Namun, hingga sekarang, mereka masih belum dapat beroperasi karena perlawanan dari kelompok Pemuda Pancasila, yang menunjukkan betapa rumitnya situasi ini. Capaian ini menunjukkan sebuah dinamika antara pihak swasta dan kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan sosial, sehingga menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan.
Pihak kepolisian saat ini sedang menyelidiki kasus ini secara lebih mendalam. Sebanyak 31 individu yang diduga terlibat dalam penguasaan lahan parkir di RSU Tangsel telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk salah satu pemimpin lokal yang saat ini masih buron. Penangkapan yang berlangsung menunjukkan komitmen pihak berwenang untuk menegakkan hukum di wilayah tersebut.
Kompleksitas permasalahan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah lokal dalam mengelola aset daerah dengan baik. Masalah ini bukan hanya tentang penguasaan wilayah, tetapi juga tentang kebutuhan sosial dan ekonomi yang harus dipertimbangkan dalam proses pengelolaan. Ke depan, penting bagi berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi agar pengelolaan lahan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien.
