www.arahberita.id – Tahun 2025 menjadi momen penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029, sebagai tahun perdana mereka menjalankan tugas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai tantangan sosial dan politik turut hadir, memacu para politisi di Senayan untuk berkontribusi dalam bentuk pemikiran, ide, dan kritik terhadap pemerintah dan lembaga lainnya.
DPR RI memiliki tiga fungsi pokok dalam sistem ketatanegaraan, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Memasuki tahun ini, DPR sempat menjadi sorotan publik, terutama saat terjadi kerusuhan yang melibatkan banyak daerah di Indonesia, yang semakin memperkuat negatifnya pandangan terhadap lembaga legislatif.
Sejumlah Anggota DPR RI menjadi sorotan, dan beberapa di antaranya terpaksa dinonaktifkan dari jabatannya. Namun, dengan jumlah anggota yang mencapai 580, tidak semua individu dapat digeneralisasi, karena masing-masing memiliki pola pikir dan sikap yang berbeda.
Bahkan, baik pimpinan, ketua komisi, maupun anggota lainnya aktif menyuarakan berbagai kritik terhadap isu yang muncul, baik yang diarahkan kepada pemerintah maupun pihak lain. Ini merupakan langkah nyata dari fungsi pengawasan yang mereka emban di lembaga tersebut.
Sepanjang tahun 2025, DPR RI telah mengambil langkah kritis terhadap banyak isu yang layak mendapat perhatian lebih lanjut, termasuk masalah pagar laut, pengawasan kepolisian, serta perundungan yang semakin marak di lingkungan pendidikan.
Polemik Pagar Laut yang Mengguncang Jakarta
Salah satu isu penting yang mencuat adalah mengenai pagar laut di perairan Teluk Jakarta, yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan. Masalah ini berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla), sehingga membutuhkan pengawasan dari lebih dari satu komisi di DPR.
DPR RI, melalui Komisi I, Komisi II, dan Komisi V, proaktif memanggil pihak-pihak terkait dalam rapat untuk meminta klarifikasi mengenai keberadaan pagar laut yang dianggap merugikan mata pencaharian nelayan setempat. Isu ini menarik perhatian publik dan menuntut penyelesaian yang lebih mendalam.
Dalam rapat yang berlangsung di awal 2025, beberapa anggota DPR pun mendorong agar masalah ini dibawa ke Panitia Khusus (Pansus) untuk meneliti lebih lanjut. Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan pentingnya agar masalah ini diusut hingga ke akar permasalahannya.
Upaya yang dilakukan oleh TNI AL untuk membongkar pagar laut akhirnya mendapatkan apresiasi dari anggota DPR setelah masalah tersebut mereda. Hal ini menunjukkan respons cepat DPR dalam menyikapi permasalahan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Isu Lingkungan dan Tambang di Raja Ampat
Di bulan Juni 2025, isu pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat, mencuri perhatian publik atas sejumlah masalah, termasuk perizinan yang tidak transparan dan dampak terhadap ekosistem. Penambangan nikel di kawasan ini diketahui merusak keasrian alam yang semestinya dilindungi.
Komisi XII DPR RI yang membidangi sumber daya mineral, bersama Komisi VII yang mengurusi pariwisata, juga ikut bersuara. Mereka mengusulkan agar pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan agar tidak mengorbankan kelestarian lingkungan demi perekonomian.
Pada akhirnya, Presiden Prabowo mencabut izin usaha empat perusahaan tambang di Raja Ampat, yang mendapatkan respon positif dari DPR. Meski demikian, sejumlah anggota DPR masih mendesak agar proses hukum lanjutan tetap dilakukan pasca-pencabutan izin tersebut.
Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah oleh Kementerian
Rencana Menteri Kebudayaan untuk menyusun buku sejarah terbaru Indonesia memicu perdebatan hangat di masyarakat. Beberapa isu yang menjadi sorotan adalah penghapusan istilah “Orde Lama,” pelanggaran HAM, dan peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998.
Komisi X DPR RI mengundang Menteri untuk menjelaskan urgensi penulisan sejarah tersebut, serta kontroversi yang muncul. Puan Maharani menyarankan agar pemerintah tidak mengaburkan fakta sejarah, menekankan prinsip untuk tidak melupakan sejarah manapun.
Puan menegaskan pentingnya kejujuran dalam penulisan sejarah, di mana masyarakat perlu mengetahui keterpurukan dan perjuangan bangsa. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun membentuk tim untuk memastikan penulisan sejarah berjalan dengan baik tanpa terdistorsi.
Anak Muda dan Isu Perundungan di Lingkungan Pendidikan
Sepanjang tahun 2025, isu perundungan di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius setelah beberapa kejadian tragis, termasuk di SMPN 19 Tangerang Selatan dan kasus mahasiswa kedokteran di Universitas Diponegoro. Masyarakat mulai merasa ada yang tidak beres di antara generasi muda.
Komisi X DPR RI respon cepat dengan memanggil Menteri Kesehatan, untuk membahas kondisi kedaruratan ini. Temuan di dalam rapat menunjukkan bahwa kasus perundungan sudah marak terjadi, menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan pendidik.
Puan Maharani menyatakan bahwa perundungan seharusnya dianggap sebagai masalah darurat yang perlu penanganan yang lebih serius. Banyak anggota DPR kini menilai bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.
Tantangan Reformasi di Institusi Kepolisian
Kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 membawa sorotan besar kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya saat seorang pengemudi ojek online mengalami insiden tragis akibat kendaraan taktis Brimob. Hal ini mengundang protes publik yang masif terhadap pola kerja Polri.
Komisi III DPR RI dengan tegas meminta pihak kepolisian untuk menyikapi kejadian ini dengan serius, serta menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Dalam responnya, pemerintah pun mengindikasikan komitmennya untuk membentuk Komisi Reformasi Polri.
Komisi III DPR menyadari bahwa reformasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Mereka pun membentuk Panitia Kerja untuk memantau kinerja dan sistem rekrutmen di Polri, menjadikannya lebih transparan dan berintegritas.
Bencana Nasional dan Kesigapan DPR dalam Penanganan
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, menjadi pukulan berat bagi masyarakat di wilayah tersebut. Banyak kehidupan yang terenggut atau terisolasi akibat dampak bencana yang datang tiba-tiba.
Melihat parahnya keadaan, banyak anggota DPR merekomendasikan agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional. Hal ini bertujuan agar bantuan logistik dapat segera disalurkan dan rantai komando dalam penanganan bencana menjadi lebih jelas.
Sejumlah anggota DPR pun langsung terjun kelapangan untuk memantau situasi pasca-bencana. Meski demikian, beberapa anggota menekankan bahwa penetapan status itu tetap merupakan hak prerogatif presiden.
Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan serta penguatan sistem pemanfaatan lahan pun dibahas untuk mencegah bencana serupa terjadi di masa depan. Penindaklanjutan rapat diharapkan mampu memberikan solusi dan menciptakan sistem yang lebih baik di tengah masyarakat yang semakin rentan.