www.arahberita.id – Sejak awal tahun 2023 hingga Maret 2025, Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Lebak mencatat lebih dari 80 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Menanggapi situasi ini, Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengimbau pemerintah untuk segera menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
Ketua DPC SPN Lebak, Sidik Uwen, menyatakan bahwa banyak PHK yang sebenarnya terjadi bukan karena masalah kinerja, melainkan lebih pada masa kontrak kerja yang telah habis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja, karena mereka merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil.
Risiko dan Dampak Sistem Outsourcing terhadap Pekerja
Sistem outsourcing telah membentuk dinamika tenaga kerja yang kompleks di industri. Sidik menilai bahwa sistem ini membuat pekerja lebih mudah diberhentikan tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat. Dia menjelaskan, “Ketika kontrak habis, tidak ada jaminan bahwa mereka akan diperpanjang. Hal ini menyebabkan ketidakpastian yang tinggi dalam berkarir.” Situasi ini menjadi sangat rentan, terutama bagi mereka yang mengandalkan pekerjaan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Menurut Sidik, kondisi ini berimbas langsung pada kesejahteraan pekerja. Ketidakpastian dalam pekerjaan sering kali membuat mereka tidak berdaya untuk menuntut hak-hak mereka. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Tenaga Kerja Lebak, sebanyak 83 pekerja dicatat sebagai korban PHK, dengan berbagai alasan yang digunakan perusahaan untuk memberhentikan mereka, termasuk melanggar peraturan perusahaan, mangkir, dan efisiensi.
Langkah Strategis untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah strategis dari pemerintah dan stakeholder terkait. Salah satunya adalah penyusunan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik outsourcing. “Kami sangat mendukung langkah pemerintah untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan pekerja,” ungkap Sidik. Selain itu, perlu adanya penyuluhan mengenai hak-hak tenaga kerja agar mereka lebih sadar akan posisi mereka dalam industri.
Lebih dari itu, Sidik juga menyoroti isu upah minimum yang masih rendah di Kabupaten Lebak. “Saat ini, kita berada di posisi yang cukup tidak menguntungkan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten,” tambahnya. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya kolektif antara serikat pekerja, pemerintah, dan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih berkeadilan bagi semua pihak.
Pada akhirnya, perjuangan untuk menghapus sistem outsourcing dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di daerah ini adalah tanggung jawab bersama. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat antara semua stakeholder, diharapkan kondisi ketenagakerjaan bisa lebih baik di masa depan.