www.arahberita.id – Pembangunan wilayah pesisir di Indonesia sering kali terjebak dalam paradigma ekonomi yang sempit. Banyak pihak beranggapan bahwa fokus utama harus pada aspek ekonomi semata, tanpa memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang hidup di daerah tersebut. Melihat kondisi ini, Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) mendesak agar pemerintah mengubah pendekatan dalam pengembangan wilayah pesisir dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial.
Data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 17 juta penduduk miskin yang tinggal di wilayah pesisir Indonesia, dengan hampir 4 juta di antaranya termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Apakah kita sudah cukup memahami tantangan dan kebutuhan mereka? Terutama ketika kondisi sanitasi dan akses air bersih di komunitas tersebut masih memprihatinkan.
Pentingnya Pendekatan Terintegrasi dalam Pembangunan Pesisir
Pembangunan wilayah pesisir tidak hanya memerlukan investasi dalam infrastruktur ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial. Wakil Sekretaris Jenderal FITRA, Ervyn Young, menekankan perlunya integrasi kebijakan yang mencakup kedua aspek ini agar permasalahan yang dihadapi oleh keluarga nelayan bisa teratasi dengan lebih efektif. Situasi ini memperlihatkan betapa kompleksnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir.
Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menurut UU, penyediaan air bersih bukan hanya kebijakan, tetapi juga kewajiban. Hal ini menjadi semakin penting ketika kita melihat dampak dari kurangnya akses air bersih pada kesehatan masyarakat. Penyakit yang berkaitan dengan air seperti stunting, TB Paru, hingga malaria pun semakin memperburuk kondisi kesehatan di wilayah tersebut.
Strategi Pembangunan yang Memperhatikan Kesejahteraan Sosial
Pemerintah seharusnya tidak hanya berkutat pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Mengintegrasikan berbagai kementerian seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pengembangan strategi dapat meningkatkan efektivitas program yang dicanangkan. Namun, apakah kita sudah melakukan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program-program ini berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat?
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), misalnya, telah menjadi sorotan. Proyek ini menawarkan harapan baru, namun banyak yang meragukan apakah manajemen kebijakan publik sudah memadai untuk mendukung rencana ini. Dibutuhkan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sekadar meningkatkan angka dalam laporan. Agar program berjalan efektif, diperlukan pilot project yang melibatkan koperasi yang sudah matang untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutannya.
Lebih dari itu, upaya pembangunan tidak dapat berhasil jika hanya mengandalkan bantuan eksternal tanpa adanya pemberdayaan dari dalam komunitas itu sendiri. Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik unik yang harus dipahami untuk merumuskan strategi pembangunan yang tepat. Jika kita mampu membuat pembangunan yang berbasis pada potensi lokal, maka kita tidak hanya akan mengatasi masalah ekonomi, tetapi juga akan memperkuat kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.
