www.arahberita.id – Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, menyampaikan pentingnya memandang aksi demonstrasi mahasiswa sebagai kritik konstruktif yang bermanfaat untuk pembangunan daerah. Hal ini diungkapkan saat peringatan HUT ke-25 Provinsi Banten yang bertepatan dengan aksi demonstrasi tersebut. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Demonstrasi adalah bagian dari advokasi yang sehat dalam masyarakat. Ini adalah sinyal bahwa masyarakat menginginkan transparansi dan keterbukaan dari pemerintah dalam menjalankan program-programnya,” tambahnya, mempertegas bahwa suara mahasiswa perlu didengar sebagai bagian dari proses pengawasan publik.
Mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat, tetapi juga menuntut pemerataan pembangunan yang lebih adil. Pembangunan di Banten, menurut mereka, masih menghadapi sejumlah masalah mendasar yang tak kunjung terpecahkan dalam dua dekade lebih kemundurannya.
Pendidikan dan Kesejahteraan Belum Merata di Banten
Dalam demonstrasi itu, puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi menyerukan pentingnya adanya perubahan nyata dalam pembangunan. Mereka menilai, meski telah ada banyak pembangunan fisik, namun masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan belum teratasi dengan baik. Provinsi Banten dinilai masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, masuk dalam daftar provinsi dengan masalah ini di Indonesia.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang, Dadang Suzana, turut menyoroti upaya pemerintah yang sering kali hanya memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa infrastruktur saja tidak cukup, tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Kita melihat ada ketimpangan yang cukup signifikan antara pembangunan fisik dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi program-program tersebut agar tidak hanya fokus pada penampilan luar tanpa menyentuh inti masalah,” ujar Dadang menambahkan tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan mendasar rakyat.
Peran DPRD Banten dalam Mengawasi Pembangunan
Salah satu sorotan yang mencuat dalam aksi ini adalah peran DPRD Banten yang dianggap belum maksimal. Meskipun jumlah kursi legislatif meningkat, mahasiswa merasa kinerja dewan tidak sejalan dengan harapan dan anggaran yang ada. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat akan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif.
Pihak GMNI juga mengungkapkan bahwa keberadaan pejabat pelaksana tugas (Plt) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebabkan inkonsistensi dalam pelayanan publik. Masalah ini dianggap menghambat efektivitas proyek dan program yang ajeg yang seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Dalam konteks ini, mahasiswa berpendapat bahwa kapasitas DPRD untuk mendorong kebijakan yang pro rakyat perlu diperbaiki. Mereka melihat kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi antara dewan dan masyarakat agar aspirasi warga bisa lebih terwakili dalam pengambilan keputusan.
Tagline “Banten Melehoy” sebagai Kritik Konstruktif
Aksi mahasiswa ini juga menghadirkan berbagai slogan dan kritik, salah satunya adalah tagline “Banten Melehoy”. Istilah ini digunakan sebagai sindiran tentang stagnasi dalam pembangunan dan laga lamban pemerintah dalam memenuhi janji-janji mereka kepada warga. Tagline ini menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian publik luas.
Menurut Dadang, tagline tersebut dimaksudkan untuk menggugah kesadaran bersama akan situasi yang dihadapi. “Sudah 25 tahun, seharusnya pemerintah dapat menunjukkan hasil yang lebih baik. Ketidakpuasan ini perlu dianggap sebagai alarm bagi pihak berwenang,” imbuhnya.
Meskipun aksi demonstrasi menimbulkan ketegangan dengan aparat kepolisian, mahasiswa tetap menekankan pentingnya dialog dan komunikasi yang baik. Menyampaikan aspirasi secara damai menjadi inti dari aksi tersebut dan mereka berharap pemerintah dapat mendengarkan dan mengambil langkah nyata dalam memperbaiki keadaan.
Wakil Gubernur Banten sendiri mengapresiasi kritik yang disampaikan oleh mahasiswa. Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat yang harus dijadikan bahan refleksi bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan program pembangunan. “Kita perlu terus berinteraksi dan mendengarkan harapan masyarakat untuk membangun Banten yang lebih baik,” tutupnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperhatikan aspirasi yang disampaikan oleh warga.