www.arahberita.id – Kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Provinsi Maluku Utara berlangsung pada Senin, 17 November 2025, dan menghadirkan kekhawatiran besar terkait masa depan otonomi daerah di Indonesia. Dengan tujuan untuk menginventarisasi materi pengawasan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPD RI menyoroti potensi penurunan dramatis Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang dapat berdampak besar bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang menyelesaikan isu-isu krusial yang terjadi. Dalam sambutannya di Ternate, Tamsil menggarisbawahi pentingnya menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan ini.
Tamsil menjelaskan bahwa prediksi anggaran TKD untuk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 menunjukkan penurunan mencapai 50% dibandingkan tahun 2025. Angka ini menjadi perhatian utama, terutama karena berpotensi mengganggu fungsionalitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan di daerah.
Penurunan Dana Transfer ke Daerah dan Dampaknya
Kondisi anggaran yang menurun dianggap akan mengancam kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat. Peran pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi diduga akan semakin terbatas akibat penyesuaian regulasi yang tidak menguntungkan. Tamsil Linrung menekankan bahwa reformasi kebijakan perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil ketua menambahkan bahwa penyesuaian kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Sebab, tanpa dukungan yang memadai, tujuan pembangunan daerah akan sulit tercapai.
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, juga memberikan pandangan mengenai sejumlah undang-undang baru yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014. Menurutnya, keberadaan undang-undang ini membuka peluang sentralisasi kekuasaan dan mengurangi peran daerah dalam pengambilan kebijakan.
Pengaruh Undang-Undang Baru terhadap Otonomi Daerah
Andi menjelaskan bahwa setidaknya ada lima undang-undang yang berdampak terhadap pemerintah daerah, seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Dia menilai bahwa undang-undang ini berkontribusi pada peningkatan sentralisasi kebijakan yang berpotensi membatasi inovasi lokal. Hal ini penting untuk dicermati, mengingat kemandirian satu daerah sangat bergantung pada kebijakan yang diambil berdasarkan kebutuhan spesifik mereka.
Seiring dengan sentralisasi yang semakin mencolok, moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seakan menjadi tantangan tersendiri. Dalam pandangan Andi, situasi ini menambah kesulitan bagi daerah yang ingin menyesuaikan tata kelola mereka. Ketidakstabilan dalam pendanaan dapat menghambat inisiatif yang ingin dijalankan oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyoroti konsekuensi dari pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia memperingatkan bahwa sejumlah daerah, terutama yang berada di tingkat kabupaten, menghadapi risiko tinggi terkait pelaksanaan belanja publik yang esensial untuk kelangsungan hidup masyarakat.
Masalah Fiskal yang Dihadapi oleh Daerah
Kondisi ini berpotensi menyebabkan sekitar 140 kabupaten di seluruh Indonesia tidak mampu memenuhi anggaran untuk kebutuhan dasar, termasuk pembayaran gaji pegawai dan pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, Samsuddin mengharapkan agar pemerintah daerah dapat melakukan penghematan tanpa mengorbankan layanan publik yang penting.
Lebih lanjut, ia berharap strategi penghematan akan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi anggaran belanja wajib. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa gaji pegawai dan pelayanan dasar publik tetap berjalan meskipun dalam keadaan sulit.
Melalui kunjungan kerja ini, Komite I DPD RI berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari lapangan. Hal ini dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, tidak hanya di Maluku Utara, tetapi juga daerah lain di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa otonomi daerah dapat berfungsi dengan baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.