www.arahberita.id – Transportasi publik tidak hanya merupakan bagian dari program pembangunan, tetapi juga merupakan layanan dasar yang secara hukum wajib dilaksanakan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan ini aman, teratur, dan dapat diandalkan, terlebih ketika didanai oleh uang rakyat.
Dalam konteks ini, Akhwil Ramli, seorang praktisi hukum yang aktif dalam analisis kebijakan publik di wilayah Tangerang Raya, menekankan pentingnya transparansi dalam layanan ini. Ia mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat akan transportasi yang efisien menjadi semakin mendesak di tengah pertumbuhan populasi yang cepat.
Bersama dengan Hetty Lestari, Kepala Perwakilan Watchnews, Akhwil mengungkapkan kritik terhadap program transportasi publik yang ada saat ini seperti Bus Tayo dan Angkot Si Benteng. Layanan tersebut sedang dalam sorotan karena terdapat ketidaksesuaian antara klaim kebijakan dan kenyataan di lapangan, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Temuan dari berbagai kajian dan laporan masyarakat menunjukkan bahwa ada sejumlah masalah mendasar dalam pengoperasian layanan ini. Masalah tersebut meliputi ketidakstabilan jam operasional, lama waktu tunggu bagi penumpang, serta kurangnya informasi yang jelas tentang jadwal dan rute, yang semakin memperburuk kualitas layanan yang tersedia.
Ketidakpastian akan layanan yang disediakan dapat mengarah pada pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka dampaknya akan sangat merugikan masyarakat yang diharapkan mendapatkan layanan yang layak.
Masalah dalam Pengelolaan Transportasi Publik yang Perlu Perhatian Serius
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, para aktivis menemukan bahwa masalah terbesar terletak pada manajemen operasional, bukan pada sarana transportasi itu sendiri. Indikator keteraturan dan konsistensi layanan menjadi perhatian utama, mengingat hal tersebut krusial dalam menciptakan kenyamanan bagi pengguna jasa.
Dalam hal ini, skema pembayaran yang diterapkan juga menjadi sorotan. Pembayaran berbasis realisasi layanan berbentuk kilometer tempuh dapat berisiko tinggi jika tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai, termasuk penggunaan teknologi seperti GPS untuk memantau armada secara real-time.
Ketidakjelasan dalam pengelolaan dan penggunaan dana, tanpa adanya audit berkala, menimbulkan potensi risiko besar terkait dengan inefisiensi dan pemborosan anggaran. Masyarakat berhak mendapatkan transparansi dalam hal ini, agar mereka dapat menilai apakah layanan yang diberikan sesuai dengan yang dijanjikan.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dan sistematis sebagai acuan dalam mengevaluasi layanan publik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga membawa dampak positif terhadap rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam konteks hukum pelayanan publik, ketidakpastian dalam layanan seperti ini sangat mengkhawatirkan. Hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem yang seharusnya memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
Peran Masing-Masing Pihak dalam Pengelolaan Transportasi Publik
Sebagai kepala daerah, Wali Kota Tangerang memegang tanggung jawab penuh atas kebijakan transportasi publik. Penugasan kepada PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG) sebagai pengelola transportasi tidak menghilangkan tanggung jawab tersebut, sehingga pengawasan yang ketat tetap diperlukan.
Wali Kota harus memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala. Tanpa pengawasan yang tepat, kualitas layanan dapat menurun, dan berpotensi muncul maladministrasi yang merugikan publik.
Selain itu, Dinas Perhubungan (Dishub) juga memiliki peran penting sebagai regulator dan pengawas layanan. Mereka perlu melakukan monitoring untuk memastikan bahwa semua prosedur dipatuhi dan pelanggaran yang terjadi ditindak tegas.
Pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai kepatuhan terhadap jam operasi dan pengelolaan aduan masyarakat harus dapat dijawab oleh pihak Dishub. Jika tidak, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pembiaran yang berpotensi membawa konsekuensi hukum.
Di sisi lain, PT TNG sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus beroperasi dengan transparansi tinggi. Kewajiban untuk melaporkan kinerja mereka secara berkala kepada publik mutlak diperlukan untuk menjaga akuntabilitas yang baik.
Perbaikan Sistem untuk Membangun Kepercayaan Publik
Operator transportasi juga berada pada garda terdepan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Mereka diharuskan untuk menjalankan operasi sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan. Standar keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang harus selalu dipenuhi untuk menghindari sanksi administratif hingga tanggung jawab perdata.
Penting untuk diingat bahwa meskipun investigasi ini tidak menuduh adanya tindak pidana, tetap ada risiko nyata terkait penggunaan anggaran dan kredibilitas layanan. Tata kelola yang lemah dapat merugikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Jika ada indikasi kesengajaan atau manipulasi data dalam pengelolaan, maka risiko akan meningkat ke ranah pidana, sehingga pencegahan melalui pengawasan yang ketat sangatlah penting. Masyarakat pantas mendapatkan layanan yang sepadan dengan pajak dan biaya yang mereka bayarkan.
Kami mendesak untuk dilakukan audit independen, penerapan teknologi modern dalam monitoring armada, serta penetapan KPI yang jelas sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas layanan. Evaluasi terbuka yang melibatkan publik dan DPRD juga harus diadakan untuk mendiskusikan progres dan tantangan yang dihadapi.
Transportasi publik merupakan wajah kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika layanan tidak memadai, hal ini menandakan tantangan yang lebih besar dalam sistem kebijakan transportasi yang perlu diselesaikan secara menyeluruh.