www.arahberita.id – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), fokus pemerintah harus diarahkan dengan bijaksana, terutama di sektor pertanahan. Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, menekankan bahwa beban ini tidak seharusnya jatuh pada rakyat kecil, melainkan harus ditargetkan pada pengusaha besar yang memiliki izin usaha yang signifikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Jazuli dalam Rapat Panja yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, ia mengucapkan selamat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN yang baru dan berharap latar belakangnya dari birokrasi akan mempermudah komunikasi antara kementerian dan masyarakat.
Sebagai tambahan, Jazuli juga mengapresiasi usaha kementerian untuk meningkatkan PNBP, tetapi mengingatkan agar langkah tersebut tidak merugikan rakyat kecil. Sasarannya adalah pihak-pihak yang memiliki izin besar, bukan masyarakat umum yang terpukul oleh kebijakan pajak yang semakin tinggi.
Jazuli menjelaskan bahwa sekitar 80% penguasaan tanah di Indonesia dikuasai oleh perusahaan besar. Maka, yang perlu dilakukan adalah penargetan kepada mereka agar kewajiban PNBP dapat ditegakkan tanpa membebani lapisan masyarakat yang lemah.
Selanjutnya, ia menekankan pentingnya perbaikan layanan pertanahan untuk mendukung peningkatan PNBP. Keluhan yang sering muncul dari masyarakat adalah lamanya proses pengurusan dokumen pertanahan yang terkadang bisa mencapai satu tahun. Lamanya waktu ini tentu saja menghambat potensi pendapatan negara yang seharusnya bisa diperoleh lebih cepat.
Pentingnya Efisiensi dalam Pengurusan Dokumen Pertanahan
Dalam konteks ini, Jazuli menegaskan bahwa pengelolaan yang lebih efisien harus menjadi prioritas. Proses yang lebih singkat dalam mengurus dokumen pertanahan tidak hanya akan menguntungkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan pendapatan negara. Semakin cepat layanan, semakin cepat pula pemasukan untuk pemerintah.
Berdasarkan pengalaman di daerah seperti Tangerang Selatan, lamanya proses pengurusan bisa menjadi penyebab terhambatnya pemasukan negara. Jazuli menilai, hal ini merupakan tantangan besar yang harus segera ditangani dan menjadi fokus utama bagi kementerian.
Selain itu, Jazuli juga mencatat bahwa pelayanan yang cepat akan berujung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut penting agar masyarakat mau berpartisipasi dan mengikuti prosedur yang ada dengan lebih antusias.
Ia menambahkan bahwa upaya peningkatan PNBP harus diimbangi dengan pelayanan yang baik. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kebijakan peningkatan PNBP hanya akan menjadi beban bagi masyarakat tanpa memberikan manfaat konkret.
Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Lahan dan Izin
Jazuli juga menyoroti masalah pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan lahan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Banyak perusahaan yang mengelola lahan jauh melebihi izin yang mereka miliki, misalnya izin untuk 1.000 hektar tetapi mengelola 20.000 hektar.
Hal ini tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga merusak tata kelola pertanahan di Indonesia. Jika pemerintah tidak dapat menertibkan praktik semacam ini, maka potensi penerimaan negara dari PNBP akan berkurang secara signifikan.
Dengan penertiban yang tepat, lahan yang tidak sesuai dengan izin dapat dikeluarkan kembali untuk keperluan lain, yang pada gilirannya akan menciptakan peluang bagi pendapatan negara. Tegasnya, Jazuli mendesak Kementerian ATR/BPN untuk mengambil langkah tertentu dalam menanggulangi masalah pelanggaran lahan.
Dengan mematuhi aturan yang ada dan melakukan penegakan hukum yang tegas, diharapkan akan ada perubahan positif dalam pengelolaan lahan di Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam meningkatkan PNBP tanpa merugikan masyarakat.
Harapan untuk Kepemimpinan Baru di Kementerian
Jazuli menyampaikan harapan positif terhadap kepemimpinan baru di jajaran eselon I Kementerian ATR/BPN. Ia optimis bahwa perubahan ini dapat membawa angin segar bagi pengelolaan pertanahan di Indonesia, terutama terkait dengan PNBP.
Keberanian dalam menegakkan aturan menjadi kunci dalam meningkatkan tata kelola pertanahan. Dengan sikap yang lebih tegas, diharapkan akan ada perkembangan yang lebih baik dalam sistem pertanahan, serta optimalisasi dalam penerimaan negara.
Dengan semangat dan komitmen yang baru, Jazuli percaya bahwa di bawah kepemimpinan baru ini, kementerian dapat mengejar target-target penting yang telah ditetapkan. Dia menganggap bahwa keberanian ini adalah bagian dari solusi untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Akhir kata, Jazuli mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah positif dalam meningkatkan PNBP dan memperbaiki layanan pertanahan. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan sumber daya tanahnya.