www.arahberita.id – Ombudsman RI Perwakilan Banten mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi merupakan salah satu faktor utama yang memicu kegaduhan dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tingkat SMA/SMK tahun 2025 di Provinsi Banten. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat karena banyak yang tidak memahami perubahan mekanisme yang terjadi.
Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi, menjelaskan bahwa transisi dari sistem zonasi berbasis jarak menuju sistem zonasi berbasis nilai belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Minimnya informasi yang disediakan menjadi salah satu penyebab besar permasalahan ini.
Fadli menyatakan, “Kami telah mengingatkan sejak awal mengenai perubahan signifikan dalam sistem zonasi ini. Namun, waktu yang disediakan sangat terbatas dan banyak masyarakat yang masih bingung,” ujarnya di Kota Serang.
Data yang dimiliki Ombudsman menunjukkan bahwa banyak orang tua yang keliru dalam memahami pola seleksi ini. Mereka masih berpikir bahwa kedekatan tempat tinggal adalah kunci utama dalam penerimaan siswa ke sekolah negeri.
Pada kenyataannya, sistem yang baru menerapkan seleksi berdasarkan nilai dalam radius domisili, bukan sekadar jarak. Hal ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat merasa salah langkah dalam memprediksi peluang diterima anak-anak mereka.
Perubahan Sistem Penerimaan yang Perlu Dipahami dengan Baik
Adanya perubahan mekanisme ini tentu membawa dampak besar bagi masyarakat. Fadli menekankan bahwa banyak warga yang beranggapan bahwa tinggal dekat dengan sekolah akan memastikan anak mereka diterima. “Padahal, kini sistemnya telah diperbarui, dan penilaian berbasis jarak ini sudah tidak berlaku,” ungkapnya.
Kondisi ini menciptakan kebingungan yang meluas di kalangan calon siswa dan orang tua. Ombudsman mencatat, hingga saat ini, lebih dari 70 aduan telah diterima dari masyarakat terkait masalah ini. Dari jumlah tersebut, ada 10 laporan yang sedang ditindaklanjuti karena memenuhi kriteria pelanggaran administratif.
Fadli juga menyoroti adanya risiko miskomunikasi antara pihak sekolah dan calon siswa. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem penerimaan yang baru diterapkan. “Sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara langsung,” imbuhnya.
Komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman yang lebih besar. Edukasi publik yang konsisten akan menjaga agar informasi mengenai sistem yang baru selalu tersedia bagi masyarakat.
Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi pada Sistem Seleksi Pendidikan
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan sosialisasi yang lebih aktif dan jelas mengenai sistem baru ini. Menurut Fadli, penjelasan yang menyeluruh akan membantu masyarakat memahami sistem yang sedang diterapkan, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi.
Sebagai langkah awal, instansi terkait harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan gambaran jelas mengenai mekanisme seleksi. “Sosialisasi harus dilakukan agar warga tidak merasa bingung dan tertekan dengan sistem yang diterapkan,” ujarnya.
Proses penerimaan siswa baru di sektor pendidikan tidak boleh dianggap sepele. Keterlibatan masyarakat dalam memahami sistem baru akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap proses tersebut. “Penting bagi semua pihak untuk bekerjasama agar perubahan ini dapat diterima dengan baik,” kata Fadli.
Untuk mencegah terulangnya situasi serupa di tahun-tahun mendatang, edukasi yang konsisten menjadi satu-satunya kunci. “Kita perlu mempersiapkan masyarakat agar dapat memahami semua aspek dari perubahan ini,” tambahnya.
Mengapa Sosialisasi dan Edukasi Itu Sangat Krusial dalam Sistem Pendidikan?
Jika tidak ada upaya sosialisasi yang tepat, akan ada anggapan yang salah terhadap sistem pendidikan yang baru ini. Seiring dengan perkembangan zaman, cara penerimaan siswa memang harus mengikuti tren dan kebutuhan yang ada, namun hal itu perlu dijelaskan dengan baik kepada masyarakat.
Fadli menyebutkan bahwa pemerintah harus berfokus pada pemahaman masyarakat demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan efisien. Tanpa adanya pemahaman yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan akan menurun.
Dalam proses sosialisasi, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dapat menjadi cara efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai perubahan ini.
Selain itu, pengumpulan feedback dari masyarakat juga sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah efektif. Dengan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, pihak berwenang dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses, mereka akan lebih menerima dan memahami perubahan yang diterapkan. Keterbukaan informasi akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi orang tua dan calon siswa.
