www.arahberita.id – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menunjukkan komitmennya untuk menerapkan sistem kerja dari mana saja, atau work from anywhere (WFA), bagi seluruh jajaran pemerintahannya. Pada era modern ini, konsep birokrasi tidak lagi terikat pada keharusan bekerja di belakang meja dalam suatu ruang kantor.
“Manajemen pemerintahan di era kini harus bisa beradaptasi, dan birokrasi tidak semata harus dinilai dari kehadiran fisik di kantor,” ujarnya saat berada di gedung DPRD Kota Tangsel. Dengan adanya sistem ini, fokus utama adalah pada hasil pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Sistem WFA ini, menurut Benyamin, tidak akan diterapkan secara merata kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah akan menetapkan berbagai parameter untuk menilai siapa saja yang dapat melaksanakan tugasnya di luar kantor, berdasarkan keperluan pekerjaan.
Ada jenis pekerjaan tertentu yang memang harus dilakukan di dalam kantor, seperti urusan administrasi, sementara beberapa pekerjaan lapangan tetap membutuhkan kehadiran langsung untuk keperluan teknis. Benyamin menegaskan pentingnya klasifikasi pekerjaan ini agar sistem WFA dapat berfungsi efektif dalam pelayanan publik.
Dengan perkembangan teknologi, pelayanan publik kini bisa dilakukan tanpa batasan lokasi dan waktu. Misalnya, petugas dari dinas pemadam kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seringkali beroperasi di lapangan, bahkan di luar jam kerja normal, guna melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.
“Konsep WFA ini didorong oleh kebutuhan mendesak dalam pelayanan publik,” imbuhnya. Namun, ia menekankan bahwa setiap pelaksanaan sistem tersebut harus didasari oleh ukuran dan parameter yang jelas agar tetap profesional.
Penerapan Work From Anywhere dalam Konteks Kinerja ASN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengambil langkah untuk mendukung sistem WFA dengan menerbitkan kebijakan baru. Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 menjelaskan bahwa ASN kini diizinkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari berbagai lokasi yang mereka pilih.
Peraturan ini ditandatangani pada 21 April 2025 dan bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam menentukan tempat kerja ASN. Keputusan ini memberikan kesempatan bagi ASN untuk bekerja dari rumah atau lokasi lain yang sesuai dengan kebutuhan instansi.
Fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ASN, mendorong inovasi, dan membuat layanan publik menjadi lebih responsif. Tentunya, kebijakan ini juga akan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Penerapan WFA bukan berarti mengesampingkan tanggung jawab. ASN tetap harus mematuhi jadwal kerja yang telah ditetapkan dan memenuhi semua kewajiban yang ada. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keberlangsungan dan kelayakan sistem ini.
Dengan adopsi model kerja baru ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih dinamis dan adaptif, yang mampu menjawab tantangan zaman dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang.
Tantangan dan Harapan dalam Implementasi WFA
Meski ada banyak keuntungan dari penerapan WFA, tantangan masih tetap ada. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Tanpa dukungan teknologi yang solid, pelaksanaan WFA dapat terhambat.
Selain itu, ada pula tantangan dari segi budaya kerja yang harus diubah. Perubahan pola pikir dari bekerja di kantor menjadi bekerja dari mana saja perlu disikapi dengan cara yang bijaksana agar tujuan pelayanan publik tidak terganggu.
Pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh ASN menjadi langkah penting untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai sistem WFA. Keterbukaan komunikasi juga sangat dibutuhkan agar semua pihak merasa dilibatkan dan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberhasilan sistem ini.
Keberhasilan WFA di Tangerang Selatan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dengan penerapan yang tepat, diharapkan bisa menyokong kinerja pemerintah yang lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Akhirnya, implementasi WFA diharapkan bukan hanya sekedar sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah budaya baru dalam birokrasi yang memprioritaskan kinerja, inovasi, dan pelayanan publik yang bermutu. Sistem ini bisa menjadi lompatan besar menuju modernisasi pemerintahan.
Kesimpulan tentang Relevansi WFA di Era Digital
Penerapan work from anywhere merupakan langkah maju untuk memperbaiki sistem kerja di lingkungan pemerintahan. Dengan sistem ini, diharapkan setiap ASN dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat tanpa terhalang oleh masalah lokasi dan waktu.
Transformasi ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama di tengah kemajuan teknologi dan tuntutan publik yang kian dinamis. Kesuksesan dari sistem ini akan sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan evaluasi berkelanjutan.
Dalam kesimpulannya, WFA diharapkan dapat menjadi solusi yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan pada akhirnya, meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, semua elemen dalam pemerintahan diharapkan bisa berjalan bersama untuk mencapai visi dan misi yang lebih baik.
Melalui penerapan reformasi ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih adaptif dan responsif yang dapat menjadi contoh bagi instansi lain di berbagai daerah. Perubahan ini bukan hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga bagi seluruh jajaran pemerintahan yang terdampak.
Keberhasilan penerapan WFA ini akan menjadi indikator kemajuan bagi pemerintahan yang proaktif dan berorientasi pada hasil, serta mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
