www.arahberita.id – Warga Desa Tegalsari, yang terletak di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Desa mereka. Mereka menilai pemerintah desa kurang transparan dalam proses sosialisasi yang berkaitan dengan rencana pembangunan pemakaman komersial di wilayah tersebut.
Salah satu warga yang vokal, ST, menyampaikan keluhan ini saat ditemui di rumahnya pada Jumat (10/10/2025). Ia merasa bahwa dalam skenario ini, masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, dan kesalahan sosialisasi menjadi sumber kekecewaan bagi sejumlah warga.
Dalam pandangan ST, pelaksanaan sosialisasi pertama yang dilakukan di Gedung SMK Gyokai Indonesia, berlokasi di kawasan Perumahan Pesona Wibawa Praja, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap warga Tegalsari. Sosialisasi tersebut justru berlangsung di lokasi yang jauh dari desanya, mengabaikan lokasi proyek yang menjadi permasalahan.
“Keberadaan proyek ini di desa kami, tetapi kenapa sosialisasinya dilakukan jauh di Jeunjing? Kami merasa terpinggirkan,” keluh ST dengan nada kehilangan harapan. Perasaan terabaikannya partisipasi masyarakat nampak semakin mendalam ketika warga menyaksikan proses yang tidak melibatkan mereka.
Warga Desa Tegalsari menolak keras rencana tersebut, yakni pemakaman komersial yang dianggap tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Mereka khawatir bahwa keberadaan pemakaman itu berpotensi mencemari sumber air tanah yang mereka gunakan sehari-hari.
ST menjelaskan bahwa tidak semua warga mampu membayar biaya yang tinggi untuk pemakaman komersial. “Jika pemakaman itu bukan wakaf, lantas siapa yang sanggup membayar? Dalam situasi perekonomian saat ini, kami sudah kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk hal sepeti ini,” ungkapnya dengan tegas.
Selain itu, ST juga menyoroti keberadaan sosialisasi yang hanya melibatkan beberapa orang tua tanpa memberikan kesempatan bagi warga lain untuk berpartisipasi. Ketiadaan sesi tanya jawab membuat banyak warga merasa terasing dari proses tersebut.
Dalam penjelasannya, ST menyatakan bahwa sosialisasi tersebut lebih menyerupai formalitas belaka. “Biasanya ada musyawarah, tetapi kali ini kami hanya mendengarkan informasi dari satu arah,” tuturnya sambil menunjukkan rasa frustrasi yang mendalam.
Rasa tidak senang terhadap metode sosialisasi tersebut semakin menguat, ketika ST mengungkapkan, “Kehadiran kami seolah hanya menjadi formalitas. Absen kehadiran kami malah dianggap setuju, ini jelas sangat salah dan menjadi penyalahgunaan tanda tangan warga.”
ST juga mempertanyakan sikap Pemerintah Desa Tegalsari yang terkesan menghindar dari tanggung jawab. Ketika warga datang menanyakan tentang persetujuan, mereka malah disarankan berurusan langsung dengan perusahaan pengembang, PT Insira Kiat Mulia.
“Kita mengharapkan desa untuk bersikap tegas menolak pemakaman ini, tetapi malah diarahkan ke pihak perusahaan. Proses sosialisasi tentu harus melibatkan warga,” tambahnya dengan nada kecewa.
ST menekankan bahwa tidak adanya ruang diskusi menunjukkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. “Pemerintah harusnya mendengarkan aspirasi kami, bukan sebaliknya memaksakan kehendak,” ungkapnya.
Warga turut menyayangkan keputusan rapat sosialisasi yang berlangsung diluar desa, padahal surat undangan resmi tertulis menggunakan kop surat pemerintah desa. “Kenapa tidak diadakan di kantor desa? Kami hanya mendengar satu arah dan menerima kompensasi kecil, tetapi undangan yang kami tanda tangani menjadi alat untuk menyetujui rencana ini.”
ST dengan tegas menekankan bahwa seluruh warga di RT/RW 003/001 Kampung Guradok secara bulat menolak rencana pemakaman komersial tersebut. “Kami tidak masalah jika investor ingin membangun usaha yang bermanfaat untuk desa kami. Namun, untuk pembangunan pemakaman komersial, kami menolak secara tegas,” tegasnya.
Kekhawatiran Warga Terhadap Lingkungan dan Kesehatan
Kekhawatiran warga akan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemakaman ini semakin mengemuka. Mereka merasa bahwa pemakaman di tengah permukiman dapat berpotensi menyebabkan pencemaran yang membahayakan kesehatan masyarakat.
“Sumber air tanah sangat penting bagi kami. Dikhawatirkan, jika lokasi pemakaman dekat, bisa merusak kualitasnya, dan itu akan sangat merugikan,” tambah ST menjelaskan mengenai posisi sulit yang mereka hadapi. Tentu, kekhawatiran itu ditunjang oleh kurangnya informasi yang jelas dari pihak pengembang.
Warga berpendapat bahwa pihak pemerintah seharusnya menyepakati lokasi yang lebih sesuai dan aman untuk pemakaman, jauh dari permukiman. “Banyak tempat lain yang lebih baik untuk lokasi pemakaman, kenapa harus di sini?” tanyanya penuh tanya.
Rasa cemas dan ketidakpastian menghantui warga setiap hari, dan itu semakin diperparah dengan kurangnya komunikasi yang baik. Mereka berharap pemerintah bisa merespons keluhan ini dan memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat.
Saat ini, desa Tegalsari menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali kepercayaan di hati masyarakat. Ketidakpuasan yang mendalam ini menjadi pelajaran berharga yang harus diambil oleh pemerintah desa agar lebih mendengarkan suara rakyat.
Langkah Selanjutnya bagi Warga Desa Tegalsari
Dengan penolakan yang menguat, warga telah berencana untuk mengajukan petisi resmi mengekspresikan keberatan mereka. Menggalang suara dari lebih banyak warga menjadi langkah strategis untuk menekan pemerintah agar mendengar aspirasi mereka.
Upaya kolektif ini juga dimaksudkan tidak hanya untuk menolak pembangunan, tetapi juga untuk mendorong pemerintah desa agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesepakatan bersama yang melibatkan semua pihak akan membantu menemukan solusi yang lebih baik.
Warga berusaha menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemangku kepentingan dan masyarakat. “Kami ingin mendengar, tetapi merekalah yang harus mendengar kami juga,” ungkap ST menegaskan pentingnya komunikasi dua arah.
Warga berharap untuk dapat mengadakan pertemuan yang lebih banyak supaya aspirasi mereka bisa terwakili dengan baik. Melalui musyawarah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak.
Dalam situasi yang mendesak ini, keputusan pemerintah desa akan menjadi kunci untuk menentukan arah pembangunan di Desa Tegalsari. Rapat konsolidasi yang melibatkan semua unsur diharapkan dapat menjadi langkah pertama menuju resolusi yang lebih konstruktif.
Mendalami Aspirasi Warga dengan Pendekatan Yang Berbasis Komunitas
Penanganan isu seperti ini memerlukan pendekatan yang berbasis komunitas. Di mana, pemerintah desa harus mengedepankan dialog dan mendengarkan kehendak masyarakat secara langsung.
Masyarakat berhak untuk mengetahui setiap keputusan yang diambil serta dampak yang akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. “Kami tidak meminta banyak, hanya ingin dilibatkan dalam setiap keputusan yang bakal memengaruhi hidup kami,” ujar ST mewakili suara banyak warga.
Melalui pendekatan partisipatif, diharapkan setiap warga bisa merasa memiliki peranan dalam pembangunan desanya. Proses ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan.
Dalam hal ini, pemerintah desa seharusnya dapat memberikan informasi yang transparan mengenai rencana pembangunan pemakaman tersebut. Semua hal itu, baik positif maupun negatif, perlu disampaikan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang mungkin akan terpengaruh dalam hidup mereka.
Akhirnya, langkah untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan warga adalah kunci agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Kesadaran eksplisit mengenai hak-hak masyarakat dalam setiap keputusan perlu diinformasikan untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan.